SOREANG – Untuk meningkatkan perekonomian masyarakat berbasis alam, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung mewacanakan untuk merubah status Gunung Wayang menjadi Taman Hutan Raya (Tahura).
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bandung Teddy Kusdiana mengatakan, wacana perubahan status gunung tersebut masih membutuhkan kajian secara komprehensif dari seluruh stakeholder.
”Hari ini dilaksanakan FGD, dilemparkan sebuah wacana bahwa kita akan merubah status Gunung Wayang menjadi Taman Hutan Raya (Tahura). Tentunya ini memerlukan kajian-kajian yang lebih mendalam, komprehensif dan integral dari seluruh stakeholder,” katanya saat ditemui disela-sela Focus Group Discussion (FGD) di Bale Winaya Soreang, Selasa (25/6).
Menurutnya, kajian tersebut sangat diperlukan, agar pada saat tahura ini terbentuk, pengelolaannya lebih terpadu serta berbasis ekonomi kerakyatan.
”Jika pemerintah pusat mendukung wacana ini, dan menunjuk otoritas pengelola yang ditentukan melalui peraturan perundangan, maka pengelolaannya diharapkan akan lebih terpadu. Intinya, merubah status namun perekonomian dan penghidupan masyarakat akan tetap terjamin dan menjadi prioritas,” jelasnya.
Teddy menjelaskan, wacana perubahan status gunung wayang tersebut, salah satu upaya pemulihan Sungai Citarum. Oleh karena itu, hal ini harus disikapi bersama oleh seluruh pemangku kepentingan. Terlebih lagi, sungai tersebut melintasi beberapa kota/Kabupaten di Jawa Barat.
”Pelestarian alam dari hulu hingga hilir Sungai Citarum, meliputi delapan kabupaten kota. Jadi harus ada intervensi pemerintah pusat dan provinsi baik dari segi anggaran, kebijakan maupun peraturan, dan harus dilaksanakan secara bersama-sama oleh seluruh stakeholder dan masyarakat,” akunya.
Teddy menambahkan, Bupati Bandung sering menyampaikan peran serta masyarakat terutama para pelaku pertanian di Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum diimbau untuk memperhatikan pola tanam.
”Lahan di kemiringan harus ada sengkedan, tidak menanam sayuran di kemiringan lebih dari 30 derajat, pengaturan pola tanam dengan memperhatikan sabuk gunung yaitu dengan menanam pohon keras. Pola tanam ini secara teknis diberikan oleh penyuluh-penyuluh pertanian. Jadi poin pentingnya pertanian jalan, kelestarian alam juga tetap terjaga,” tuturnya.
Lebih lanjut Teddy menjelaskan, kegiatan FGD tersebut menghadirkan beberapa narasumber dan diikuti para pegiat lingkungan Kabupaten Bandung. Diantaranya Kepala DLH Provinsi Jabar Anang Sudarna, Ketua Pusat Unggulan Lingkungan dan Ilmu Keberlanjutan (PULIK) Universitas Padjadjaran Parikesit dan Peneliti/Dosen UNPAD Budhi Gunawan. Selain itu dihadiri pula Kadivreg Divisi Jabar Banten Oman Suherman, Manajer Kebun Kertamanah PTPN VIII Dedi Kusramdani, Administratur Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Bandung Selatan Perhutani Tedy Sumartu dan Tokoh Lingkungan Eyang Memet.
Sementara itu, Kepala DLH Kabupaten Bandung Asep Kusumah mengatakan, upaya yang digulirkan Pemkab Bandung tersebut berdasarkan pertimbangan, bahwa diperlukan berbagai pendekatan untuk mempercepat pemulihan Sungai Citarum. Dengan terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Percepatan Pemulihan DAS Citarum, wacana tahura merupakan tambahan pemikiran untuk memperkuat upaya percepatan.
”Diperlukan berbagai strategi dan pendekatan untuk memperkuat upaya pemulihan kawasan hulu Citarum, yang mampu menjawab semua persoalan secara lebih konkrit. Dengan Status tahura merupakan salah satu alternatif untuk memberikan akses dalam pengembangan berbagai hal. Di situ ada fungsi pelestarian, pemanfaatan, ilmu pengetahuan, pendidikan, budaya dan budidaya,” pungkasnya. (rus)
Sumber:Jabarekspres
